Kepung Gedung DPRD Kab. Cirebon, Pengurus DPC dan PAC PDI Perjuangan Minta Pertanggungjawaban Luthfi

CIREBON - Puluhan orang yang terdiri dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon dan PAC-PAC mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (9/10/2022) siang.

Mereka mencari Ketua DPRD, H.M. Luthfi., untuk meminta pertanggungjawaban atas perkataan terhadap Bupati Cirebon, H. Imron, yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Kepastian Mou Media di Diskominfo, Akhirnya Terbuka Jelas, Inilah Penjelasannya

Luthfi sebelumnya melontarkan kalimat,  "Gimana pariwisatanya maju kalau jalannya blesak (jelek). Kalau tahun depan belum mulus, bupati jangan dipilih lagi".

Pernyataan itu disampaikan saat Luthfi memberikan sambutan pada launching Desa Wisata Pengarengan, Kecamatan Pangenan, pada 2 November 2022.

Baca juga: Tony Rosyid: Tragedi Palestina, Dimana Nurani Anda?

Saat itu, Bupati Imron hadir dan seluruh tamu undangan serta masyarakat maupun awak media. Kalimat Luthfi ini dinilai merusak nama baik Bupati Imron dan PDI Perjuangan.

Ketika para pengurus DPC dan PAC mendatangi gedung DPRD, Luthfi tidak ada di kantornya. 

Baca juga: Pembangunan Pasar Rakyat Lakitan Cacat Mutu, PT Daffa Arjuna Pratama Didenda

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiyono menegaskan, apa yang dilontarkan Luthfi sangat tidak pantas. Luthfi dinilai tidak beretika, apalagi ada kalimat jangan memilih Bupati Imron lagi.

"Memilih dan dipilih adalah hak politik yang tidak boleh ada intervensi. Apa yang dilontarkan Pak Luthfi bernada provokasi. Ini sangat tidak beretika, " katanya.

Baca juga: Jampidsus Periksa 2 Pegawai Perusahaan Sekuritas Terkait Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Ia juga menambahkan, kapasitas Luthfi hadir di acara tersebut adalah sebagai ketua DPRD. Sebagai unsur dalam pimpinan daerah, Luthfi tidak pantas berkata demikian.

Hal senada disampaikan Bendahara PAC Plumbon, Nico. Bagi para pengurus dan kader PDI Perjuangan, kalimat yang disampaikan Luthfi sangat melukai dan menyakitkan.

Baca juga: Akhir Cerita Okupan Lahan Seluas 367 H Milik  HGU PTPN VIII Di Kawasan Puncak Kini Kembali

Karena itu, pengurus DPC dan PAC melalui BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon siap melayangkan pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD.

Selain itu, pihaknya juga akan melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke polres dan polsek-polsek se-Kabupaten Cirebon. (Bekti)